MONITORING BERITA MUSLIM NEGARAWAN

MONITORING BERITA
MUSLIM NEGARAWAN
Rabu 25 April 2012
TEMA	HEADLINE	MEDIA	HAL
Pemilukada	Sebelum Deklarasi Sosialisasi Dulu	Radar Banjarmasin	9
	PNS HSU Dituntut Netral	Radar Banjarmasin	9
	Suharjo Belum Pasti Didukung Demokrat	Media Kalimantan	C1
	Suhardjo Cuek Dengan Spanduk dukungan Cabub	Barito Post	8
PLN	Kalsel Harus Merdeka	Radar Banjarmasin	9
	Gubernur : Kalsel Ingin "Merdeka" 2014	Barito Post	1
BBM	KNPI Sipakan Class Action	Radar Banjarmasin	9
	Oknum Petugas SPBU Dilaporkan	Radar Banjarmasin	9
	Gubernur : Tindak Pelangsir di SPBU	Media Kalimantan	A1
	Kebijkan HET BBM Mendadak	Media Kalimantan	A1
Infrastruktur	"Setuju, Silahkan Ambil Uang	Media Kalimantan	A8
	Muhiddin Terancam Digugat	Media Kalimantan	C1
	Pemko Tawarkan Biaya Pembebasan Lahan	Kalimantan Post	14
	Alih Fungsi Lahan Kamboja Bakal digugat	Barito Post	1
	Pemkot Lemah Awasi Pembangunan Ruko	Mata Banua	4
	Tapem Siapkan Uang Ganti Rugi	Mata Banua	4
Legislatif	DPRD se Kalimantan Terlalu Santun	Media Kalimantan	C1
	Dewan Rekomnendasikan Strategi Percepatan Pertanian	Kalimantan Post	15
	Kalimantan Menggugat Teralu Santun	Barito Post	8
	BK Akan Umumkan Anggota Dewan Tak disiplin	Barito Post	8
	Rakor ADPSI Kurang greget	Mata Banua	5
Sosial	Data Kemiskinan Yang Palid	Media Kalimantan	C1
	Serap Beras 2,2 Juta Ton	Media Kalimantan	C1
	Pemko Galakan Razia Gepeng	Kalimantan Post.	5
Pemerintahan	Data Kepegawaian Pemkot Dipertanyakan	Mata Banua	4

Muhiddin Terancam Digugat

Rencana Pemkot Banjarmasin yang disetui DPRD Banjarmasin untuk mengubah fungsi ruang terbuka hijau (RTH) di lahan kamboja bakal berbuntut dilayangkannya gugatan kepada Walikota Banjarmasin Muhidin. Adalah ketua yayasan Kristen Indonesia Wilayah Kalimantan R Atu Narang yang mengancam akan menggugat orang nomor satu dipemkot Banjarmasin itu, sebagai pewaris lahan kamboja ketua DPRD Kalteng ini tidak setuju jika taman kota itu sebagai lahannya dijadikan lahan bisnis.

DPRD se Kalimantan Terlalu Santun

Sikap DPRD SeKalimantan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat rupanya masih menggunakan cara yang santun. Dalam Rapat Koordinasi Asosiasi Dewan DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (APDSI) Wilayah kalimantan tertuang rekomnedasi yang santun. Dan tidak ada sama sekali gertakan kemerdekaan kalimantan atau embargo hasil alam agar gugatan masyarakat kalimantan dipenuhi pusat.  Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah Mengatakan, aspirasi masyarakat yang berkembang kaimantan belum mendapatkan perhatian yang serius dari pusat. Dimatanya masyarakat tidak merasakan keadilan pembangunan .” kita memiliki potensi alam yang banyak tapi didalam pembangunan kita msih tertinggal bahkan diperhatikan pusat.