MEDIA BERITA MUSLIM NEGARAWAN

MEDIA BERITA MUSLIM NEGARAWAN
Sabtu 21 April 2012
TEMA	HEADLINE	MEDIA	HAL
PLN	Listrik Kalselteng Nyaris Padam Total	Kalimantan Post	1
	"Pembangkit Unit I dan II Mengalami Gangguan	Barito Post	1
	PLN Tak Mengubah Keadaan	Barito Post	1
	PLTU Unit I dan II " Sakit"	Radar Banjarmasin	9
	Muhiddin Minta Swastanisasi PLTU	Banjarmasin Post	1
	Minim Cadangan	Banjarmasin Post	1
Legislatif	23 Anggota Dewan "Bolos" Rapat Paripurna	Kalimantan Post	1
	23 Anggota Dewan Tak Hadir Paripurna	Barito Post	1
	Dua Ketua Komisi Menggerutu	Radar Banjarmasin	14
	23 Anggota Dewan Bolos Rapat	Radar Banjarmasin	14
Ormas	Hasnur Bertekad Besarkan Pertamina	Kalimantan Post	1
	Hasnur Pimpin PP Kalsel	Radar Banjarmasin	9
		Kalimantan Post	1
Infrastruktur	Sentra Antasari Perlu Penanganan Serius	Kalimantan Post	13
	Pembebasan Lahan Bandara Tak beres	Radar Banjarmasin	9
	"Aspirasi Disampaikan"	Banjarmasin Post	4
Raperda	Raperda BLUD Rumah Sakit Dinilai Tak terlambat	Barito Post	8
Pemerintahan	Walikota : Perombakan Pejabat Hasil Kerja Baperjakat	Kalimantan Post	13
Sosial	Kepentingan Penyandang Cacat Banyak Terabaikan	Kalimantan Post	14

Kepentingan Penyandang Cacat Banyak Terabaikan

Kepentingan penyandang cacat banyak terabaikan tidak hanya pemerintah tapi juga oleh pihak swasta. Padahal mereka adalah manusia dan punya hak yang sama dalam hal mendapatkan fasilitas .’’ kata anggota komisi IV DPRD Banjarmasian Mursyi S.Pd. Mursyi Menilai permasalahan utama yang kini banyak dirasakan penyandang cacat adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan umum seperti tidak jarang dalam hal menempuh pendidikan, transportasi ataupun dalam mendapatkan pekerjaan.

Muhiddin Minta Swastanisasi  PLM

Hanya sehari setelah peresmian pembangkit asam asam unit III, Pemadaman Hebat terjadi Dikalsel, pemadaman berjam Jam hampir terjadi dihampir seluruh wilayah banua.Reaksi keras diperlihatkan oleh walikota Banjarmasin , H Muhiddin  dia menyarankan jika PLN tidak Mampu secara maksimal melayani kebutuhan listrik masyarkat kalsel sebiknya diserahkan kepada investor  atau dilakukan swastanisasi.’’kalau tidak mampu buka lebar lebar untuk investor tegasnya

Dua Ketua Komisi Menggerutu

Dua ketua komisi DPRD Kalsel, komisi I dan II merasa pembahasan laporan pertanggung jawababn (LKPj) Tahun anggaran 2011 hanya sekedar Formalitas tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Apalagi pembahsan LKPJ terkesan hanya tugas rutin dewan untuk menilai dan mengevaluasi kegiatan pembangunan pada tahun lalu, kemudian memberikan rekomendasi yang diberikan dewan, tak pernah dievaluasi pelaksanaannya. Jadi ini hanya sekedar pormalitas saja harusnya ada pengawasan juga lah” ungkap ketua komisi I DPRD Kalsel Ahmad Bisung. Sementara ketua komisi II ikhsanuddin menilai kalsel bisa  mencontoh jawa barat karena disana komisi pengawasan diserahkan langsung kepada komisi terkait.’’ Kalau di Jawa Barat, setelah pansus menyelesaikan tugas dan dibubarkan, komisi diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan rekomnedasi tersebut,’’ujar Ikhssanuddin. Kondisi ini memungkinkan dewan mengawasi penerapan rekomnedasi yang disampaikan pada LKPJ sehingga rekomendasi tidak sia sia atau diabaikan eksekutif. Ia menambahkan acuan pembahasan LKPJ sama , yakni PP No.3 tahun 2007, namun mekanismenya berbeda. “ kerena pansus memanggil instansi diluar SKPD untuk memberikan masukan , seperti Badan Pusat Statistik (BPS).’’Tuturnya.

23 Anggota Dewan Bolos Rapat.

Sebanyak 23 anggota DPRD Kalsel dari total 55 tidak hadir dalam rapat paripurna kemaren pagi. Tak jelas apa alasan anggota dewan ini meninggalkan paripurna, kursi banyak kosong  namun Rapat paripurna tetap dilaksanakan.Rapat paripurna sendiri membahas tentang pendapt kepala daerah atas penjelasan Komisi pengusul terhadap dua reperda inisiatif dari DPRD kalsel, yaitu raperda pengaturan pohon diatas jaringan listrik dan raperda tentang badan umum layanan daerah (BLUD).